Dewan Setujui Anggaran APBD Perubahan Pemkab Gowa Rp18 Triliun

TRIBUN-TIMUR.COM, GOWA - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa menyetujui Ranperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Gowa sebesar Rp1.854.081.087.633.

Hal ini diungkapkan Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Gowa, Irmawati pada Rapat Paripurna Penetapan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Pemkab Gowa Tahun Anggaran 2021 secara virtual, Selasa (31/8/2021).

Ia menyebutkan pada anggaran perubahan tahun 2021 mengalami penambahan sebesar Rp.12.669.895.098,- atau naik 0,68% dari anggaran pokok sebesar Rp.1.841.411.192.535,.

Sehingga anggaran setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 1.854.081.087.633.

Dia menjelaskan bahwa perubahan anggaran pendapatan daerah, dialokasikan dalam kelompok belanja yaitu kelompok belanja operasi dan belanja modal.

Dalam perubahan APBD ini, kata dia, belanja operasi mengalami kenaikan sebesar Rp 84.890.393.809,- atau naik 6,75% dari anggaran pokok sebesar Rp 1.257.569.701.403,- , sehingga anggaran setelah perubahan menjadi sebesar Rp 1.342.460.095.212,.

Kemudian penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 382.658.119.206,- pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 12.283.668.973,-. surplus penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 370.374.450.233,. sehingga sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan sebesar Rp. 0,-.

"Sesuai hasil pembahasan kami bersama TPAD Pemkab Gowa sejak penyerahan, pemandangan fraksi, hingga hari ini, kami menyetujui Ranperda Perubahan APBD Gowa TA 2021 untuk disahkan menjadi Perda," ujarnya dalam keterangan tertulis diterima, Rabu (1/9/2021) pagi.

Lanjut Irmawati mengatakan, Anggaran Perubahan Tahun 2021 ini masih berfokus pada Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada sektor kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian dikarenakan Pandemi Covid-19 masih melanda Kabupaten Gowa dan Indonesia secara keseluruhan.

"Kondisi anggaran perubahan pada APBD Perubahan dipengaruhi adanya pandemi Covid-19 namun pusat dan daerah telah menyiapkan beberapa strategi untuk melakukan penanganan seperti penambahan anggaran di sektor kesehatan, jaring pengaman sosial, pemulihan ekonomi serta memastikan ketersedian anggaran dengan tetap mengutamakan tiga program prioritas ini," tambahnya.